Indonesia mendapat giliran sebagai Presidensi Group of 20 (G20) pada tahun 2022. Telah dilakukan serah terima dari Italia kepada Indonesia di Konferensi Tingkat Tinggi G20 (KTT G20) atau G20 Leader’s Summit di Roma, Italia pada 30-31 Oktober 2021. Kesempatan ini merupakan yang pertama bagi Indonesia sejak dibentuknya G20 pada tahun 1999. Indonesia berhak menentukan agenda prioritas dan memimpin rangkaian pertemuan G20.

Menurut Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto, terdapat setidaknya tiga manfaat yang didapat Indonesia saat menjadi Presidensi G20 dari aspek ekonomi. Pertama yakni terbukanya peluang peningkatan konsumsi domestik yang dapat capai Rp1,7 triliun. Kedua penambahan PDB yang diperkirakan akan mencapai sekitar Rp7,47 triliun, dan ketiga terdapat pelibatan tenaga kerja sekitar 33.000 pekerja di berbagai sektor industri di masa mendatang.

Melansir dari kemenkeu.go.id, dalam pertemuan Finance and Central Bank Deputies Meeting (FCBD) pertama sebagai simbol pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia di jalur keuangan secara resmi di pulau Bali. Pandemi yang masih melanda berdampak kepada seluruh aspek kehidupan manusia. Masa depan dunia yang lebih baik membutuhkan kolaborasi bersama negara-negara dunia untuk menciptakan fondasi ekonomi dan sistem keuangan yang adil demi tercapainya pemulihan dan pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih kuat, efisien, inklusif dan berkelanjutan.

Pertemuan tersebut akan menjadi acuan untuk penyelenggaraan pertemuan-pertemuan G20 selanjutnya pada 2022. Indonesia mengajak dunia untuk fokus bekerja sama pada pemulihan pasca pandemi dan pembangunan yang berkelanjutan.

“Keketuaan Indonesia ini akan menjadi ajang bagi Indonesia menunjukkan perannya dalam memimpin forum global untuk mengatasi berbagai tantangan dan isu di tingkat dunia,” tegas Menkeu.

Mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”, Presidensi G20 Indonesia selain akan mengawal enam agenda prioritas, juga melanjutkan agenda legacies untuk dibahas dalam working groups. Adapun agenda yang dimaksud yaitu mengintegrasikan risiko pandemi dan iklim dalam pemantauan risiko global, penguatan global financial safety net, meningkatkan arus modal, melanjutkan inisiatif kesenjangan data, meningkatkan pengelolaan transparansi utang, mempercepat agenda infrastruktur menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, optimalisasi dukungan pembiayaan dari Bank Pembangunan Multilateral (MDBs), memperkuat kapasitas sistem kesehatan, serta melanjutkan dukungan untuk menarik investasi sektor swasta.

Penulis: NCP/ Tim Konglomerator.com

Sumber: https://www.kemenkeu.go.id https://infopublik.id

Gambar: Pixabay.com